Kemenhaj Dorong PIHK dan PPIU Patuhi Regulasi demi Pelayanan Jemaah Berkualitas

Pontianak (Kemenhaj) – Kementerian Haji dan Umrah melalui Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah terus memperkuat pembinaan terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) melalui sosialisasi kebijakan perizinan berusaha di Pontianak, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Muhammad Riduan, Kepala Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus, sebagai narasumber. Turut hadir dalam acara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat Kamaludin, Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Ma’shum Ahmadi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, serta para pelaku usaha PIHK dan PPIU di wilayah Kalimantan Barat.

Dalam pemaparannya, Muhammad Riduan menjelaskan kebijakan penyelenggaraan haji khusus dan umrah, khususnya terkait perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2026.

“Penguatan regulasi perizinan berusaha ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan PIHK dan PPIU menjalankan kegiatan usahanya sesuai standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya dari aspek legalitas, tetapi juga tata kelola perusahaan dan kualitas pelayanan kepada jemaah,” jelas Riduan.

Ia menjelaskan, regulasi tersebut mengatur sejumlah aspek penting, mulai dari persyaratan perizinan berusaha bagi PIHK dan PPIU, standar kegiatan usaha, standar pelayanan, penilaian kesesuaian, mekanisme pengawasan, hingga penerapan sanksi administratif.

Sejumlah penyesuaian persyaratan juga menjadi perhatian, di antaranya peningkatan modal dasar perusahaan, standar luas kantor operasional, kewajiban rekomendasi Kantor Wilayah bagi PIHK dan PPIU, serta penguatan integrasi sistem perizinan dan operasional secara elektronik.

Riduan juga menekankan pentingnya peran Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kab/Kota sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melakukan verifikasi administratif dan faktual, memberikan rekomendasi perizinan, serta melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada PIHK dan PPIU di daerah.

“Rekomendasi Kantor Wilayah ini menjadi bagian penting dari proses verifikasi untuk memastikan kesiapan dan kesesuaian pelaku usaha sebelum perizinan berusaha diterbitkan,” imbuhnya.

Menutup paparannya, Riduan menegaskan bahwa penerapan regulasi tersebut perlu diiringi dengan komitmen seluruh pelaku usaha untuk menjaga tata kelola penyelenggaraan haji khusus dan umrah, termasuk memastikan transparansi informasi, pemenuhan hak jemaah, serta penanganan pengaduan secara responsif.

“Pada akhirnya, kita harus memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang aman, transparan, dan berkualitas. Karena itu, kami berharap seluruh pelaku usaha dapat menjalankan ketentuan yang berlaku dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah,” pungkasnya.

Kontributor: Syarifah Dinda Nuraini Alkadrie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *