Bekasi (Kemenhaj) — Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama jajaran medis RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi menggelar kegiatan sosialisasi dan koordinasi evaluasi layanan pemeriksaan kesehatan jemaah haji pada Selasa (17/11/2026). Pertemuan ini bertujuan menyelaraskan alur rujukan, standarisasi penegakan diagnosa klinis, serta mekanisme penginputan data kesehatan jemaah ke dalam sistem Siskohatkes sesuai regulasi Keputusan Menteri Haji dan Umrah (KMHU).
Perwakilan Tim Monev, dr. Edi Supriyatna, menegaskan bahwa fungsi fasilitas kesehatan rujukan adalah memberikan pemeriksaan penunjang serta menegakkan diagnosa medis secara akurat, bukan menentukan status kelayakan (istitaah) atau memberikan label rekomendasi keberangkatan haji. Penentuan status istitaah sepenuhnya mengacu pada parameter klinis yang telah ditetapkan dalam sistem.
“Semua yang dirujuk oleh teman-teman Puskesmas ke pemeriksaan lanjutan, yang dibutuhkan adalah hasil pemeriksaannya, diagnosa pasti, dan pengobatannya. Tidak ada opini terkait rekomendasi untuk haji, opini medis yang diperlukan adalah diagnosa klinisnya,” ujar dr. Edi dalam forum koordinasi tersebut.
Dalam pemaparannya, dr. Edi juga menyoroti pentingnya ketepatan penulisan diagnosa oleh dokter spesialis agar selaras dengan kode penyakit standar (ICD-10) dan tidak menggunakan kode gejala yang belum tegak (kode R) maupun sekadar catatan peningkatan hasil laboratorium tanpa kesimpulan klinis. Sejumlah kriteria medis krusial turut dibahas secara rinci, mulai dari evaluasi riwayat serangan jantung atau tindakan PCI dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, pemeriksaan lanjutan echocardiography pada temuan kardiomegali, skrining penanda tumor (CA marker) dan pencitraan pascakemoterapi kanker, hingga ketentuan larangan keberangkatan bagi jemaah hamil terkait kontraindikasi vaksinasi serta jadwal pelunasan dan pemberkasan visa.
Selain aspek klinis, dr. Edi menekankan komitmen penyelenggaraan haji yang inklusif bagi kelompok rentan. “Kita terus memperkuat layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Bagi jemaah dengan disabilitas, seperti gangguan penglihatan atau pendengaran, diberikan rukhsah atau keringanan dalam pemeriksaan kognitif di Puskesmas serta dicatat dalam sistem agar mendapatkan pendampingan khusus, termasuk penerapan buddy system di kelompoknya,” tambahnya.
Terkait tata kelola administrasi, RSUD berperan sebagai fasilitas kesehatan pemeriksa penunjang yang tidak memegang akun entri Siskohatkes. Oleh karena itu, tahapan skrining awal serta penginputan data akhir ke sistem tetap menjadi kewenangan Puskesmas sesuai domisili atau kuota asal jemaah.
Sementara itu, Dokter Poli Umum MCU RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, dr. Zulfa Khairunnisa, menyambut baik evaluasi dan penyamaan persepsi teknis tersebut. Menurutnya, diskusi langsung dengan tim Monev sangat membantu rumah sakit dalam membenahi alur pelayanan dan komunikasi lintas unit, terutama ketika menghadapi berbagai dinamika kasus jemaah di lapangan.
“Koordinasi ini sangat membantu kami menyamakan persepsi di lapangan, terutama agar dokter spesialis menuliskan diagnosa klinis secara jelas tanpa mencantumkan kalimat rekomendasi fit untuk haji yang berpotensi menimbulkan salah paham bagi jemaah sebelum seluruh hasil pemeriksaan selesai dievaluasi,” ungkap dr. Zulfa Khairunnisa.
Lebih lanjut, dr. Zulfa menjelaskan bahwa pihak rumah sakit juga memetakan solusi atas kendala alur pasien, seperti jemaah yang datang memeriksakan diri ke RSUD lebih dulu sebelum ke Puskesmas, jemaah yang membawa hasil MCU luar maksimal enam bulan terakhir, maupun jemaah yang berasal dari luar wilayah Kota Bekasi.
“Kami juga menyelaraskan alur bagi jemaah yang terlanjur datang ke rumah sakit lebih dulu maupun jemaah dari luar domisili Kota Bekasi, agar hasil pemeriksaan penunjang maupun riwayat MCU sebelumnya tetap memenuhi peraturan dan dapat terintegrasi dengan baik saat diinput oleh Puskesmas asalnya,” tuturnya.

Melalui sinergi antara tim Monev pusat, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD Kota Bekasi, proses pemeriksaan kesehatan jemaah diharapkan berjalan semakin tertib, akurat, dan akuntabel demi mewujudkan jemaah haji yang sehat dan mandiri pada musim haji mendatang.

