Bekasi (Kemenhaj) — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi bersama Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) menggelar sosialisasi dan koordinasi evaluasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Puskesmas Pekayon, Kota Bekasi, pada Selasa (17/11/2026).
Pertemuan ini difokuskan untuk meninjau progres capaian pemeriksaan kesehatan jemaah, efektivitas pemetaan fasilitas pelayanan kesehatan (faskes), penyeragaman tarif pemeriksaan penunjang, serta penyelesaian kendala teknis pada aplikasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) dan penjaminan layanan BPJS Kesehatan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Bekasi, dr. Vevie Herawati, menyampaikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Kota Bekasi yang dimulai sejak 17 Oktober 2026 berjalan progresif.
Berdasarkan data Siskohatkes, sebanyak 2.073 jemaah telah menjalani pemeriksaan dari total data awal 2.085 jemaah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta 256 jemaah mandiri. Dari jumlah tersebut, 724 jemaah telah dinyatakan memenuhi syarat istitaah kesehatan, 41 jemaah masuk tahap evaluasi, dan dua jemaah dinyatakan tidak istitaah.
“Tahun ini kami langsung menyusun pemetaan menyeluruh untuk tiga kategori jemaah, yakni KBIHU, non-KBIHU atau mandiri, serta Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Sebanyak 53 puskesmas telah kami siapkan akun Siskohatkes-nya. Untuk jemaah mandiri, kami petakan pada 11 puskesmas yang mewakili 12 kecamatan, sedangkan layanan PIHK kami pusatkan di satu puskesmas dekat Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid agar koordinasi berjalan lebih optimal,” ujar dr. Vevie.
Selain pemetaan faskes, Dinkes Kota Bekasi juga memastikan kepastian hukum dan keseragaman biaya pemeriksaan bagi seluruh jemaah melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Pemeriksa dan Keputusan Wali Kota (Kepwal) tentang tarif pemeriksaan penunjang haji. Tarif pemeriksaan di seluruh puskesmas dipastikan seragam sebesar Rp35.000 sesuai Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, untuk pemeriksaan penunjang di rumah sakit dan klinik, Kepwal menetapkan acuan standar tarif rumah sakit tipe D agar tetap berada di bawah batas maksimal Rp1 juta.
“Dari 18 faskes penunjang yang mengajukan diri, sebanyak 15 faskes, mulai dari klinik, rumah sakit swasta, hingga rumah sakit pemerintah termasuk RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, telah lolos verifikasi karena memiliki dokter spesialis jantung dan menyepakati penerapan Kepwal tarif tersebut. Jadi, di mana pun jemaah Kota Bekasi melakukan pemeriksaan penunjang, tarifnya tetap seragam sesuai ketentuan,” jelas dr. Vevie.
Menanggapi hal tersebut, Perwakilan Tim Monev, dr. Edi Supriyatna, mengapresiasi langkah Dinkes Kota Bekasi dalam menjaga ketentuan regulasi yang ada. Dalam forum yang berlangsung di Puskesmas Pekayon tersebut, dr. Edi juga memberikan solusi atas kendala pembatasan durasi obat rutin peserta BPJS Kesehatan yang hanya diberikan untuk 30 hari, sementara masa operasional perjalanan haji mencapai 40 hari.
Menurutnya, kekurangan kebutuhan obat selama 10 hari saat jemaah berada di Arab Saudi telah diantisipasi oleh pemerintah melalui mekanisme pengadaan obat di Tanah Suci.
“Ketentuan BPJS Kesehatan memang berlaku untuk pemberian obat maksimal satu bulan di dalam negeri. Untuk mengantisipasi kekurangan 10 hari selama jemaah di Arab Saudi, pemerintah telah menyiapkan pengadaan obat di sana. Kuncinya, petugas puskesmas wajib menginput secara lengkap riwayat obat rutin bawaan jemaah ke dalam aplikasi Siskohatkes agar ketersediaannya dapat terpantau dan terpenuhi selama di Arab Saudi,” terang dr. Edi.
Terkait kendala klaim rujukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit yang kerap dianggap sebagai layanan skrining oleh BPJS Kesehatan, dr. Edi menegaskan bahwa pemeriksaan lanjutan dilakukan atas indikasi medis berdasarkan hasil konsultasi puskesmas, bukan merupakan medical check-up (MCU) mandiri. Hal ini akan terus diperkuat dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bersifat mengikat secara teknis dan hukum sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) di tingkat pusat.
Lebih lanjut, koordinasi evaluasi ini juga menekankan kembali alur klinis bagi jemaah dengan hipertensi (tekanan darah 160 mmHg) serta jemaah yang menderita tuberkulosis (TB). Sesuai protokol medis, kedua kondisi tersebut harus dilakukan evaluasi sebagaimana termaktub dalam KMHU no 82 Tahun 2026.
“Kami juga mengingatkan seluruh petugas pemeriksa agar cermat saat menginput data ke Siskohatkes, terutama pada bagian anamnesis dan Activity of Daily Living (ADL), guna meminimalkan status flagging maupun kesalahan input. Apabila masih ditemukan kekeliruan input atau kendala teknis di lapangan, puskesmas dapat merekapnya di tingkat Dinkes Kota untuk kemudian diajukan permohonan perbaikan secara resmi kepada Dinkes Provinsi,” pungkas dr. Edi.

Melalui sinergi pengawasan antara Dinkes Kota Bekasi, fasilitas kesehatan, dan tim monitoring pusat, seluruh tahapan evaluasi pemeriksaan kesehatan jemaah haji diharapkan dapat tuntas tepat waktu demi menjamin keamanan, kelancaran, dan perlindungan kesehatan maksimal bagi seluruh jemaah haji asal Kota Bekasi.

