Jakarta (Kemenhaj) – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menerima penyerahan dua aset properti eks Bank Dalam Likuidasi dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Kedua aset yang berlokasi di Kota Denpasar, Bali, tersebut memiliki total luas 3.550 meter persegi dengan nilai keseluruhan mencapai Rp43,69 miliar.
Penyerahan aset ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umrah RI, Teguh Dwi Nugroho, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan, khususnya DJKN, atas dukungan optimalisasi aset negara untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran Kemenhaj.
“Dukungan ini memiliki arti penting bagi kami, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran sebagai bagian dari penguatan kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Teguh.
Dua aset yang diserahterimakan masing-masing berlokasi di Jalan Dewi Madri X, Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, seluas 2.680 meter persegi, serta Jalan W.R. Supratman Nomor 276, Kelurahan Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, seluas 870 meter persegi. Penetapan status penggunaan kedua aset tersebut telah dilakukan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 310/MK/KN/2026.
Teguh menjelaskan, kebutuhan sarana perkantoran Kemenhaj di daerah masih cukup besar. Berdasarkan hasil inventarisasi, terdapat 150 kantor yang masih menempati gedung berstatus sewa, menumpang, atau pinjam pakai aset pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 40 kantor telah memperoleh dukungan pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) pada 2026. Dengan demikian, masih terdapat 110 kantor yang membutuhkan pemenuhan fasilitas perkantoran secara lebih permanen.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan sarana perkantoran pada instansi vertikal Kementerian Haji dan Umrah masih cukup besar dan memerlukan dukungan serta kerja sama lintas kementerian,” jelasnya.
Selain pemanfaatan dua aset di Denpasar, Kemenhaj berharap kerja sama dengan DJKN dapat terus berlanjut, termasuk dalam mengidentifikasi aset negara lainnya yang berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan perkantoran, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Kemenhaj juga mendorong percepatan penataan dan pengalihan sejumlah aset strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, antara lain Wisma Haji di Jalan Jaksa, Wisma Tugu, Wisma Ciloto, serta fasilitas Pusat Informasi Haji (PIH) Batam.
Teguh menegaskan, Kemenhaj berkomitmen memastikan aset yang diterima terlindungi, tercatat dengan benar, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
“Keberhasilan serah terima ini tidak berhenti pada penandatanganan berita acara. Ukurannya adalah apakah aset kemudian terlindungi, tercatat dengan benar, dimanfaatkan sesuai peruntukan, dan pada akhirnya mendukung pelayanan kepada jemaah haji dan masyarakat,” pungkas Teguh.
