Jakarta (Kemenhaj) — Pengawasan internal menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun tata kelola Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pengawasan tidak hanya diarahkan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencegah potensi penyimpangan serta menjaga kualitas pelayanan kepada jemaah haji dan umrah.
Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenhaj, Mulyadi Nurdin, menjelaskan bahwa Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian berjalan sesuai ketentuan.
Pengawasan tersebut mencakup aspek kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, serta pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kementerian.
“Pengawasan internal tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan, tetapi juga bagaimana memastikan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengendalian berjalan dengan baik sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini,” ujar Mulyadi saat memberikan arahan dalam Entry Program Batch II bagi pegawai mutasi dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ke Kementerian Haji dan Umrah di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ia memaparkan tiga peran utama APIP, yakni assurance atau pemberian keyakinan atas tata kelola, consulting melalui pendampingan dan konsultasi, serta early warning system sebagai mekanisme deteksi dini terhadap potensi risiko dan gangguan layanan.
Melalui ketiga peran tersebut, pengawasan diharapkan tidak sekadar menemukan persoalan, tetapi juga mendorong perbaikan proses bisnis dan penguatan sistem pengendalian di lingkungan kementerian.
Mulyadi juga menjelaskan bahwa proses pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan audit, penyampaian temuan, pemberian rekomendasi, hingga pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang mengedepankan tanggung jawab, kepatuhan, dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Bagi para pegawai yang baru bergabung, pemahaman terhadap fungsi pengawasan internal menjadi penting agar prinsip integritas dan pengendalian risiko dapat diterapkan sejak awal dalam menjalankan tugas di lingkungan Kemenhaj.
Lebih lanjut, penguatan pengawasan internal diharapkan memberikan dampak nyata terhadap efisiensi dan akuntabilitas keuangan, peningkatan reputasi serta kepercayaan publik, dan kualitas pelayanan kepada jemaah.
Upaya tersebut sekaligus mendukung terwujudnya Tri Sukses Haji, sebagai arah keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan ibadah, tetapi juga penguatan ekosistem ekonomi serta peradaban dan keadaban.
Melalui Entry Program Batch II, Kemenhaj terus memperkuat pemahaman dan kesamaan nilai kerja seluruh aparatur, sehingga transformasi kelembagaan dapat berjalan seiring dengan penguatan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan jemaah.
Kontributor: Alpan Hidayat P
