Kota Batu (Kemenhaj)— Kementerian Haji dan Umrah mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya di lingkungan Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Jawa Timur, untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat melalui ruang digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji.
Pesan itu disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenhaj, Moh. Hasan Afandi, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Layanan dan Kinerja Haji 1448 H/2027 M yang digelar Kanwil Kemenhaj Jawa Timur di Kota Batu, Jumat (31/7/2026). Kegiatan yang berlangsung pada 30 Juli–1 Agustus 2026 tersebut mengangkat temaMabrur(Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, Unggul, dan Ramah).
Menurut Hasan, komunikasi publik tidak lagi menjadi tanggung jawab humas semata. Setiap ASN memiliki peran strategis sebagai representasi institusi dalam menyampaikan informasi yang benar sekaligus membangun pemahaman masyarakat mengenai layanan haji.
“Semua kita sebenarnya bisa menjadi humas. Ketika bertemu jemaah, menjelaskan kebijakan, ataupun memberikan informasi yang benar di media sosial, itu sudah menjadi bagian dari peran kehumasan,” ujarnya.
Hasan mengatakan, ruang digital kini menjadi tempat utama masyarakat memperoleh informasi dan berdiskusi mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, ASN dituntut tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga mampu menghadirkan informasi yang akurat, mudah dipahami, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menilai masih banyak isu penyelenggaraan haji yang membutuhkan penjelasan kepada publik, mulai dari biaya haji, pelimpahan porsi, pelunasan, hingga estimasi keberangkatan. ASN yang memahami substansi tersebut diharapkan tidak ragu memberikan edukasi berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.
“Di ruang digital masih banyak masyarakat yang ingin mencari tahu. Kalau ada yang bertanya dan kita mengetahui jawabannya, jelaskan. Edukasi yang benar akan membantu masyarakat memahami penyelenggaraan ibadah haji,” kata Hasan.
Di sisi lain, Hasan mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya hoaks dan disinformasi yang mengatasnamakan Kemenhaj, termasuk beredarnya tautan palsu mengenai pendaftaran petugas haji. Ia mengimbau masyarakat untuk selalu mengakses informasi melalui kanal resmi Kemenhaj agar terhindar dari berbagai bentuk penipuan digital.
Menurut Hasan, komunikasi publik yang efektif hanya dapat dibangun di atas pelayanan yang berkualitas. Pelayanan yang baik akan memperkuat kredibilitas institusi sekaligus memudahkan penyampaian kebijakan kepada masyarakat.
“Peran humas menjadi kuat ketika pelayanan juga berjalan baik. Kalau pelayanan kepada jemaah berjalan optimal, komunikasi publik akan lebih mudah membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Hasan juga mendorong setiap satuan kerja lebih aktif memproduksi konten edukatif yang mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji. Proses seperti penetapan jemaah berhak lunas, pembuatan paspor, perekaman biometrik visa, pemeriksaan kesehatan, hingga manasik haji dinilai memiliki nilai informasi yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, siklus penyelenggaraan haji yang berlangsung setiap tahun merupakan sumber informasi yang kaya untuk meningkatkan literasi publik. Konten edukatif yang konsisten juga menjadi salah satu cara efektif mempersempit ruang penyebaran hoaks dan disinformasi.
Melalui penguatan komunikasi publik yang edukatif, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan ruang digital, Kemenhaj berharap seluruh ASN dapat menjadi duta informasi institusi sekaligus berkontribusi membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
